*Bawaslu Kabupaten Bungo, Kepolisian, dan Kominfo Tandatangani MoU Pengawasan Siber Pemilukada 2024*

Bungo – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bungo bersama Kepolisian Resor Bungo dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bungo, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengawasan keamanan siber untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024. Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam mengawasi potensi ancaman siber yang dapat mengganggu kelancaran proses pemilihan di wilayah Kabupaten Bungo.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Amaris Hotel, 08 Oktober 2024, Ketua Bawaslu Bungo ( Ahmadi ) menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memastikan pengawasan Pemilukada 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan bebas dari potensi isu isu negatif, gangguan siber serta disinformasi yang dapat merusak integritas pemilu. “Dengan adanya MoU ini, kami berharap dapat meningkatkan sinergi dengan pihak Kepolisian dan Kominfo dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap ancaman siber di wilayah Bungo,” jelasnya.

Kapolres Bungo (AKBP Natalena Eko Cahyono S.Kom). menegaskan bahwa Polres siap mendukung penuh pelaksanaan pengawasan dan keamanan Pemilukada 2024 dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik dalam bentuk personel maupun teknologi, guna memastikan keamanan informasi serta menjaga kondusivitas situasi selama proses pemilihan berlangsung.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bungo (daru)  juga menambahkan bahwa pihaknya akan berperan aktif dalam memberikan dukungan teknis dan informasi terkait potensi ancaman siber serta menyebarluaskan informasi yang akurat kepada masyarakat guna mengurangi penyebaran berita palsu dan disinformasi.

Dengan adanya penandatanganan MoU ini, Bawaslu Kabupaten Bungo, Kepolisian, dan Kominfo berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga pelaksanaan Pemilukada 2024 di Kabupaten Bungo agar dapat berjalan dengan aman, jujur, dan adil serta melindungi hak-hak masyarakat dalam proses demokrasi.